sdmuh1solo.sch.id – Murid-murid SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Jawa Tengah, antre di lorong kelas untuk mengambil sop ayam kampung, nasi hangat, dan tempe goreng yang disediakan dapur sekolah. Mereka lalu duduk tertib di meja, berdoa, dan segera menghabiskan makan siang itu, sebelum mencuci dan menaruh kembali piring di rak, di sudut kelas.
”Saya paling suka sop ini. Enak. Nanti mau tambah lagi,” kata Raisa, siswa kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Rabu (24/9/2025). Dia memenuhi mangkuknya dengan sayur berisi ayam suwir, wortel, kol, serta taburan bawang goreng.
Di sekolah ini, anak-anak bebas mengambil menu sesuai porsi dengan sistem prasmanan yang baru saja dimasak di dapur sekolah. Mereka bisa menambah kembali nasi atau lauk asal bisa menghabiskannya. Dengan sistem prasmanan, nyaris tidak ada sisa pangan terbuang.
Namun, di balik semangat anak-anak itu, ada kecemasan yang menyelinap karena minggu ini memasuki hari-hari terakhir mereka bisa menikmati makan siang dari dapur dan kantin sehat sekolah.
Setelah sepuluh tahun berjalan secara swadaya, dapur dan kantin sehat mandiri yang dibangun sekolah ini harus ditutup karena segera digantikan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Pihak SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sudah datang ke sekolah dan minta agar kami tak lagi menyediakan makan siang sendiri di sekolah karena akan digantikan pembagian MBG. Terus terang saya sedih, sekaligus cemas,” ujar Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Sayekti.
Sri sudah menghubungi Dinas Pendidikan Surakarta agar MBG di sekolahnya ditunda dan berupaya agar dapur dan kantin sehat sekolah tetap beroperasi. ”Kemarin dapat WA (pesan pendek) dari Dinas Pendidikan, pelaksanaan MBG di sekolah kami kemungkinan ditunda, tapi belum tahu sampai kapan,” kata Sri saat dihubungi pada Jumat (26/9/2025).
Dapur dan kantin sehat itu berdiri sejak tahun 2015 sebagai swadaya. Sekolah tidak sendiri karena orangtua dan guru, dan warga sekitar, ikut dilibatkan. Selama sepuluh tahun berjalan menyediakan makan siang di sekolah, tidak ada catatan keracunan.
Sri berkaca-kaca saat mengisahkan perjuangan sekolahnya merintis dapur dan kantin. ”Awalnya kantin sekolah di kelola penjaga sekolah. Di sekitar sekolah juga banyak sekali penjual makanan dan jajanan yang sulit dijamin keamanan dan gizinya,” katanya.
Begitu diangkat sebagai kepala sekolah, Sri menginisiasi pembuatan dapur dan merombak kantin agar menyediakan menu sehat. Mereka menghabiskan biaya sekitar Rp 80 juta untuk merenovasi hingga peralatan dapur dan kantin agar memenuhi syarat kesehatan.
”Niat awal kami adalah ingin anak-anak sehat sehingga bisa tumbuh dan belajar dengan baik, bukan untuk keuntungan sekolah. Selain itu, kami juga ingin menanamkan perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab melalui kegiatan makan bersama ini,” tuturnya.
Sekolah melibatkan orangtua, guru-guru, merekrut dan mendidik para pekerja dapur, dan berjejaring dengan para petani untuk memasok bahan pangan berkualitas. ”Orangtua siswa juga bisa memasok bahan pangan ke sekolah asal memenuhi syarat,” kata Sri.
Semua menu makan siang yang disajikan juga diinformasikan lebih dulu kepada orangtua dan anak-anak, di antaranya untuk menjaga keamanan anak-anak yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. Dengan niatan itu, orangtua pun rela membayar Rp 10.000 per porsi makan siang bersama itu.
”Di awal iurannya Rp 7.000 per porsi, baru sejak tahun ini jadi Rp 10.000 karena kenaikan bahan makanan,” kata Winarsih, Koordinator Kantin Sehat yang juga guru kelas 2 SD Muhammadiyah Ketelan.
Winarsih mengatakan, program makan di sekolahnya juga mengajarkan pentingnya makan sehat dan seimbang. ”Banyak anak yang awalnya tak mau makan sayur jadi suka karena melihat teman-temannya makan. Guru-guru dulu banyak menyuapi anak agar makan sayur, terutama untuk anak-anak baru,” tuturnya.
Tak hanya itu, makan di sekolah juga menjadi medium anak-anak belajar dan dibiasakan tentang perilaku disiplin dan bertanggung jawab. Makan bersama di kelas dengan takzim, menunggu giliran, menghabiskan setiap porsi yang diambil.
Terkait keamanan pangan dan gizi, SD Muhammadiyah 1 Ketelan bekerja sama dengan berbagai institusi, termasuk Fakultas Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta, STIKES Aisyah Surakarta, RS PKU Muhammadiyah Surakarta, serta berbagai organisasi seperti Gita Pertiwi dan Rikolto.
”Dapur dan kantin kami telah menerapkan Sistem Kontrol Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah sesuai panduan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) dan Kementerian Kesehatan. Semua menu yang disajikan bebas pengawet dan pewarna berbahaya,” kata Sri.
Seluruh bahan makanan yang disajikan telah melalui uji laboratorium, termasuk juga kualitas air yang dipakai. Mereka telah menguji komposisi gizi, termasuk juga setifikasi halal dari semua bahan dan proses pengolahan. Sri pun menunjukkan dinding kantin sekolah yang dipenuhi deretan sertifikat uji itu.
Menurut Sri, dapur dan kantin sekolahnya juga telah menjalankan sistem kontrol pengelola kantin secara ketat mulai dari kesehatan dan kebersihan karyawan, pengendalian hama, sanitasi tempat dan peralatan, pembersihan bahan pangan, pengemasan pangan, hingga penyimpanan pangan matang.
”Kami juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan memenangi lomba Kantin Sehat Tingkat Nasional dari Kementerian Kesehatan,” kata Sri.
Namun, semua pengakuan itu kini tak ada artinya. Dapur dan kantinnya hanya menanti waktu berhenti. Program MBG nasional mengharuskan sekolah mengikuti skema distribusi terpusat dari vendor. Ironisnya, MBG kerap jadi sorotan publik karena menimbulkan keracunan massal.
Hingga September 2025, lebih dari 5.000 anak di sejumlah daerah dilaporkan keracunan akibat program yang digadang-gadang sebagai solusi mengatasi masalah gizi dan kesehatan anak ini.
Menurut Sri, orangtua siswa sudah menyampaikan kekhawatiran jika MBG menggantikan dapur dan kantin sehat di sekolah. Sekalipun gratis, tidak ada jaminan keamanan dan kesehatan bagi anak.
”Saya juga khawatir nanti anak-anak tidak lagi mendapat makanan yang benar-benar sehat. Kalau disediakan dapur kami sendiri, kami betul-betul tahu apa yang dimakan anak-anak. Kalau lalu digantikan MBG, siapa yang menjamin? Apalagi, sudah banyak kasus keracunan MBG,” katanya lirih.
Sri mencontohkan, makan siang di sekolahnya bisa menyajikan sop panas karena dimasak sendiri oleh dapur sekolah sesaat sebelum disajikan. ”Kalau diambil alih MBG, saya tidak yakin anak-anak masih bisa menikmati sop panas seperti ini lagi,” tuturnya.
Ironi ini sulit dipahami Sri Sayekti. Program MBG seharusnya mencontoh praktik baik kantin sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan dan kantin-kantin sehat lain yang sudah berjalan, bukan justru memberangusnya.
Di sekolahnya, anak-anak terbiasa dengan sistem yang aman, sehat, dan transparan. Mereka tahu siapa yang memasak, dari mana bahan berasal, dan bagaimana kebersihannya dijaga. Di bawah MBG, semua itu berubah menjadi urusan vendor besar dengan pengawasan yang jauh dari jangkauan sekolah dan orangtua.
Sri berharap sekolah mereka tetap boleh menyediakan sendiri makan siang di sekolah untuk anak-anak.
Dapur dan kantin sehat itu lahir dari kasih sayang, tumbuh dari partisipasi orangtua dan warga, dan menempa kebiasaan baik anak-anak selama satu dekade terakhir ini. Namun, dapur dan kantin itu terancam tutup buku bukan karena gagal, tetapi karena mesti diganti sebuah program politis yang justru tengah dipenuhi masalah.
Hari-hari terakhir itu, dirasakan Sri, seperti melepas sesuatu yang lebih dari sekadar dapur sekolah. Yang hilang adalah jaminan, kebersamaan, dan pendidikan hidup sehat yang lahir dari kesadaran mendalam tentang masa depan anak-anak.
Ketika sop ayam dan tempe goreng terakhir siang itu digigit seorang murid dengan mata berbinar, Sri Sayekti hanya bisa berdoa agar anak-anaknya kelak tetap sehat. Sumber Kompas.id
